Comscore Tracker

Patok Tarif Rapid Test di Atas Rp150 Ribu, Siap-siap Kena Sanksi!

Tarif maksimal berlaku mulai Senin 6 Juli 2020

Jakarta, IDN Times - Rapid test jadi istilah popular saat ini di masyarakat. Tes untuk mengetahui apakah reaktif atau nonreaktif COVID-19 ini diperlukan untuk sejumlah kegiatan. Termasuk di antaranya untuk perjalanan ke luar kota dan lain sebagainya. Di beberapa daerah, ada rumah sakit yang mematok tarif rapid test mulai 300ribu sampai 500ribuan.

Hal ini membuat geram Kementerian Kesehatan. Untuk itu Kemenkes akan memberikan sanksi bagi rumah sakit yang mematok biaya pemeriksaan rapid test COVID-19 di atas batas maksimal yakni Rp150 ribu.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Bambang Wibowo mengatakan, sanksi tersebut nantinya akan diatur dan sudah di luar kewenangan Kemenkes.

"(Sanksi) pasti, bila ada rumah sakit yang kenakan di atas batas pasti ada, sanksinya macam-macam ada teguran keras atau tindakan tegas nanti ada diatur namun kewenangannya di luar Kemenkes, ada aparat sendiri," ujarnya di Gedung Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020).

1. Harga rapid test di produsen beli 2 gratis 1

Patok Tarif Rapid Test di Atas Rp150 Ribu, Siap-siap Kena Sanksi!Petugas medis melakukan rapid test menggunakan rapid test buatan anak negeri RI-GHA COVID-19 di Gedung Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Bambang menerangkan, pembatasan harga pemeriksaan rapid test ternyata direspons positif. Sekarang ini, beberapa pelayanan kesehatan yang memberikan layanan tes cepat ini sudah menurunkan harga.

"Bahkan tarif produsen juga turun, tadinya harga di atas Rp100 ribu, saat ini sudah di bawah Rp100 ribu mendekati harga produk dalam negeri. Karena kalau beli 2 gratis 1, jadi diskon satu kalau dihitung cuma Rp72 ribu," bebernya.

Baca Juga: Diperiksa Sebagai Saksi Pembunuhan, Sarpan Pulang dengan Wajah Lebam

2. Wajar jika ada yang mengeluh

Patok Tarif Rapid Test di Atas Rp150 Ribu, Siap-siap Kena Sanksi!Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan rapid tes buatan anak negeri RI-GHA COVID-19 di Gedung Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Bambang mengungkapkan, batasan maksimal pemeriksaan rapid test merupakan anjuran pemerintah yang dirapatkan dalam rapat bersama Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

"Saya kira ini harus direspons positif, kalau ada yang mengeluh wajar, lah. Ini diatur agar berpihak pada masyarakat dan kewajaran akses dan keterjangkauan," imbuhnya.

3. Batasan tarif rapid test mulai Senin 6 Juli 2020

Patok Tarif Rapid Test di Atas Rp150 Ribu, Siap-siap Kena Sanksi!Petugas medis melakukan rapid test menggunakan rapid test buatan anak negeri RI-GHA COVID-19 di Gedung Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Kementerian Kesehatan menetapkan batas tertinggi biaya rapid test paling mahal seharga Rp150 ribu. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02.02/I/2875/2020 mengenai batasan tarif tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi. 

Di dalam surat yang diteken oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Bambang Wibowo pada Senin, 6 Juli 2020 itu menyebutkan batasan biaya rapid test ditentukan oleh pemerintah karena harga yang beredar di masyarakat bervariasi. 

"Harga yang bervariasi untuk melakukan rapid test menimbulkan kebingungan masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan," demikian isi surat tersebut. 

4. Millennials kini bisa jangkau biaya rapid test

Patok Tarif Rapid Test di Atas Rp150 Ribu, Siap-siap Kena Sanksi!Petugas medis melakukan rapid test menggunakan rapid test buatan anak negeri RI-GHA COVID-19 di Gedung Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020) (IDN Times/Dini Suciatiningrum)

Surat edaran itu, kata Bambang, ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan rapid test antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat. 

"Sehingga, masyarakat juga mudah mendapatkan layanan pemeriksaan rapid test antibodi," demikian isi surat edaran itu. 

Baca Juga: Gawat! COVID-19 Sumut Tembus 2 Ribu Kasus, Ibu Hamil Sangat Rentan

Topic:

  • Arifin Al Alamudi

Berita Terkini Lainnya