Comscore Tracker

Ada yang Jadi Calo Hingga Poligami, 73 PNS Dipecat

Selain itu masih banyak PNS yang bolos

1. 83 PNS di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dianggap melanggar peraturan disiplin PNS

Ada yang Jadi Calo Hingga Poligami, 73 PNS DipecatIDN Times/Humas Bandung

Dikutip dari halaman menpan.go.id,  sebanyak 73 PNS itu merupakan bagian dari 83 PNS yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang dianggap melanggar peraturan disiplin PNS.

"Dalam sidang diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman PDHTAPS, 8 pegawai yang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat tiga tahun, serta 2 orang yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tahun," ujar Tjahjo.

2. Menteri Tjahjo berpesan kepada para anggota BAPEK agar tetap berpegang pada tiga hal ini

Ada yang Jadi Calo Hingga Poligami, 73 PNS DipecatIlustrasi PNS/Korpri.ID

Pada kesempatan tersebut, Menteri Tjahjo yang juga menjadi Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) berpesan kepada para anggota BAPEK agar tetap berpegang pada tiga pertimbangan yaitu kepada putusan pimpinan, pengaduan-pengaduan para pihak, dan putusan pengadilan.

“Beberapa hal-hal yang masih abu-abu kita harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan nasib dan nama baik orang,” ujarnya

Baca Juga: Pemprov Aceh Siapkan Dana Rp2,8 Miliar untuk Persenjatai PNS

3. Sanksi tegas akan diberikan terhadap pegawai yang terjerat kasus narkoba, serta penipuan atau kasus calo CPNS

Ada yang Jadi Calo Hingga Poligami, 73 PNS DipecatIDN Times/Humas Bandung

Menteri Tjahjo menegaskan anggota BAPEK harus konsisten dan objektif sehingga menutup peluang terjadinya penggugatan balik.

Selain itu, Menteri Tjahjo menekankan bahwa sanksi tegas akan diberikan terhadap pegawai yang terjerat kasus narkoba, serta penipuan atau kasus calo CPNS.

4. PNS akan digantikan robot

Ada yang Jadi Calo Hingga Poligami, 73 PNS DipecatIDN Times/Faiz Nashrillah

Presiden Joko Widodo sendiri berencana memangkas eselon III dan IV dan menggantikannya dengan memanfaatkan artificial intelligence (AI) atau robot. Jokowi menilai dengan pengunaan robot bisa mempercepat birokrasi.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN dan RB Rini Widyantini membenarkan eselon III dan IV, akan digantikan robot. Hal ini demi mempercepat layanan kepada masyarakat dan tatanan birokrasi itu.

“Kebutuhan penguasaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan itu suatu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak dan harus kita lakukan,” kata Rini.

Dasar kebijakan ini mengacu pada Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres 38 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Baca Juga: Medan Terkorup di Sumut, Pelaku Didominasi PNS

Topic:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya