136 Kabupaten Kota ini Masuk Zona Kuning, Berikut Daftar Lengkapnya

2. Kepala daerah tetap libatkan pakar epidemiologi untuk mengambil keputusan

Pelaksanaan rapid test acak di Pasar Beringharjo, Kamis (4/6). IDN Times/Tunggul Damarjati

Doni mengingatkan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota untuk selalu bermusyawarah dengan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dalam setiap pengambilan keputusan. 

Di samping itu, ia mengharapkan kepala daerah untuk melibatkan pentaheliks berbasis komunitas di daerah, seperti segenap komponen masyarakat, termasuk Ikatan Dokter Indonesia di daerah, pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, dan pakar di bidang ekonomi kerakyatan, tokoh pers di daerah, dunia usaha dan DPRD.

“Bupati dan walikota agar selalu melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan gubernur sebagai kepala daerah provinsi, sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah,” tambahnya. 

3. Peroses pelaksanaan melalui tahapan prakondisi

Sosialisasi disampaikan kepada pihak hotel agar siap menyambut tamu dengan protokol kesehatan COVID-19 (Dok. IDN Times/Istimewa)

Doni mengatakan proses pelaksanaan ini harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, dan simulasi. Sesuai dengan kondisi dan karakteristik di masing-masing daerah, dan dilaksanakan secara gotong royong. 

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti dan dipatuhi oleh masyarakat karena keberhasilan masyarakat aman dan produktif dan aman sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat, dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan,” ucapnya.

4. Pemerintah daerah harus tetap siaga

Humas LRT Jakarta

Dia mengingatkan agar tetap bersiaga sehingga kerja keras yang telah berlangsung selama hampir tiga bulan tidak sia-sia. Kabupaten dan kota yang berada zona hijau dan kuning harus menyiapkan manajemen krisis, termasuk melakukan monitoring, dan evaluasi. 

“Dengan tetap melaksanakan testing yang masif, tracing yang agresif dan isolasi yang ketat, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19,” ujarnya. 

Doni mengatakan jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus, Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota bisa memutuskan untuk melakukan pengetatan, atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Pusat.

5. Berikut daftar 136 kabupaten-kota yang masuk zona kuning

ilustrasi. Pasien sembuh dari COVID-19 ( ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Adapun rincian 136 kabupaten-kota yang berada di zona kuning sebagai berikut:
1.    Provinsi Aceh, 9 kabupaten/kota. 
2.    Provinsi Sumatera Utara, 1 kabupaten dan 1 kota.
3.    Provinsi Sumatera Selatan, 3 kabupaten.
4.    Provinsi Sumatera Barat, 2 Kota.
5.    Provinsi Jambi, 7 kabupaten/kota.
6.    Provinsi Lampung ,10 kabupaten/kota.
7.    Provinsi Bengkulu, 6 kabupaten/kota.
8.    Provinsi Riau, 10 kabupaten/kota.
9.    Provinsi Kepulauan, 3 kabupaten/kota.
10.    Provinsi Bangka Belitung, 3 kabupaten.
11.    Provinsi Kalimantan Timur, 6 kabupaten/kota.
12.    Provinsi Kalimantan Selatan, 1 Kabupaten.
13.    Provinsi Kalimantan Barat, 9 kabupaten/kota.
14.    Provinsi Kalimantan Tengah, 1 Kabupaten.
15.    Provinsi Jawa Barat, 11 kabupaten/kota.
16.    Provinsi Jawa Tengah, 10 kabupaten/kota.
17.    Provinsi Jawa Timur, 4 kabupaten/kota.
18.    Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1 kabupaten.
19.    Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6 kabupaten/kota.
20.    Provinsi Sulawesi Utara, 4 kabupaten.
21.    Provinsi Sulawesi Barat, 1 kabupaten.
22.    Provinsi Sulawesi Tengah, 7 kabupaten/kota.
23.    Provinsi Sulawesi Selatan, 5 kabupaten/kota.
24.    Provinsi Sulawesi Tenggara, 3 kabupaten. 
25.    Provinsi Maluku Utara, 4 kabupaten.
26.    Provinsi Maluku, 5 Kabupaten. 
27.    Provinsi Papua Bara, 2 kabupaten.
28.    Provinsi Papua, 1 kabupaten.

Baca Juga: Perkantoran Kembali Dibuka, IHSG Pagi Tancap Gas ke Zona Hijau