Massa Demo KPU dan Bawaslu, 11 Ribu Personel TNI Polri Dikerahkan

Mereka menuntut KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi paslon 01

Jakarta, IDN Times - Massa yang tergabung dalam Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Badan Pengawas Pemilu  (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Kamis (9/5).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi tersebut. Pihaknya, kata Argo, menyiapkan 11 ribu personel gabungan TNI/Polri untuk mengamankan aksi itu.

"Ya betul (ada aksi unjuk rasa tersebut), kita sudah siapkan 11 ribu personel gabungan," ujar Argo saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).

1. Polisi belum mengetahui berapa jumlah massa yang akan hadir

Massa Demo KPU dan Bawaslu, 11 Ribu Personel TNI Polri DikerahkanKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Argo Yuwono (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Pihak kepolisian kata Argo hingga saat ini belum dapat memastikan berapa jumlah massa yang akan hadir dalam unjuk rasa tersebut. Lebih lanjut, polisi menurut Argo masih melakukan pengecekan terkait hal itu.

"Masih kita cek jumlah massa yang hadir," katanya.

Baca Juga: Dampingi Pemeriksaan Amien, Eggi: Tak Ada Pertanyaan Jebakan 'Batman'

2. Eggi Sudjana benarkan adanya aksi tersebut

Massa Demo KPU dan Bawaslu, 11 Ribu Personel TNI Polri DikerahkanIDN Times/Jihaan Risviani Tabriiz

Dikonfirmasi terpisah, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana membenarkan bahwa pihaknya menggelar aksi tersebut. Ia juga mengaku telah memberikan surat pemberitahuan kepada polisi terkait aksi itu sejak dua hari yang lalu. Eggi mengatakan, aksi itu akan dilakukan secara bersamaan di depan Gedung KPU dan Bawaslu.

"Kita kumpul dulu di Lapangan Banteng jam 13.00. WIB. (Aksinya) berbarengan. Jadi ada yang ke KPU dan Bawaslu," ujar Eggi saat dikonfirmasi hari ini.

Eggi sendiri juga tidak mengetahui berapa jumlah massa yang akan hadir dalam aksi tersebut. Pihaknya kata Eggi memperbolehkan siapa pun untuk mengikuti aksi itu.

"Enggak tahu (estimasi jumlah massa). Kita hanya mengimbau aja, siapa yang mau ikut silakan. Gak ada target-target," jelasnya.

Eggi melanjutkan, dalam aksi itu, pihaknya menuntut dibongkarnya kecurangan terkait perhitungan suara pemilihan presiden (pilpres) 2019. Ia kemudian mengatakan, pihaknya selalu dipojokkan atau disebut gerakan makar yang bertujuan menggulirkan pemerintahan yang saat ini masih dipimpin oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.

Menurut Eggi, Jokowi yang juga menjadi salah satu kandidat calon presiden (capres) seharusnya tidak menggunakan hak-haknya layaknya seorang Presiden. Hal itu lah yang membuat pihaknya menduga adanya kecurangan dalam proses perhitungan suara Pilpres 2019.

"Kan (Jokowi) capres, masih sama hak-haknya dengan warga negara yang lain. Itu yg kita perjuangkan, kecurangannya itu sudah masif, terstruktur, dan sistematis. Sudah banyak data-datanya itu," ungkap Eggi.

"Misalnya nih pasal 463 itu mengharuskan KPU mendiskualifikasi kalau ada capres yang melakukan kecurangan. Sampai hari ini kan engga, dihitung terus. Kedua, pasal 532 UU No. 7 tahun 2017, itu dipidana setidaknya empat tahun bagi yang merubah atau mengganti angka-angka dalam komputer itu. Kan itu banyak terjadi, kok polisi gak proses, malah kita yang dipersoalin unjuk rasa itu," sambung Eggi.

3. Unjuk rasa hari ini ingin membuktikan 'People Power' bukan bertujuan menggulirkan pemerintah

Massa Demo KPU dan Bawaslu, 11 Ribu Personel TNI Polri DikerahkanIDN Times/Dokumen Istimewa

Eggi menambahkan, unjuk rasa ini diinisiasi oleh Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen bersama dirinya. Dalam aksi ini, ia juga ingin membuktikan bahwa 'People Power' bukanlah sebuah bentuk unjuk rasa yang ingin menggulirkan pemerintahan.

"Saya lawyer-nya (Kivlan Zein). Sebagai lawyer, saya membuktikan people power dalam bentuk unjuk rasa bukan menggulirkan pemerintah. Terserah mau menafsirkan (people power) apa. Kalau (menurut) saya, unjuk rasa kalau skalanya besar itu namanya people power, kalau skalanya kecil ya unjuk rasa biasa aja," jelas Eggi.

Diketahui, beredar informasi terkait aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Kivlan Zen, Eggi Sudjana, dan Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid.

Adapun tuntutan dari unjuk rasa tersebut adalah menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf. 

Baca Juga: Diduga Berupaya Makar dan Sebar Hoaks, Kivlan Zein Dipolisikan

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya