Reklamasi Rampas Mata Pencarian Masyarakat Kampung Tua Panau

2. Reklamasi PT BSI pernah terhenti karena disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin saat ditemui di Kota Batam mengatakan bahwa aktivitas reklamasi PT BSI yang merugikan masyarakat Kampung Tua Panau ini sempat terhenti beberapa waktu lalu.

Aktivitas itu terhenti setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan aktivitas kegiatan pada, Jumat (5/5) lalu. Penyegelan ini dilakukan secara langsung oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.

Hal itu dilakukan setelah tim KKP menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Reklamasi itu juga tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

"Tapi setelah pihak PT BSI membayar denda kepada KKP, aktivitas reklamasi kembali berjalan, itu yang membuat masyarakat Kampung Tua Panau bingung dan kesal. Atas dasar itu, masyarakat pun hari ini kembali mendatangi PT BSI untuk meminta aktivitas reklamasi berhenti," kata Wahyu Wahyudin.

Lanjut Wahyu, dari hasil pertemuan dari pihak perwakilan warga Kampung Tua Panau dengan manajemen PT BSI, telah disepakati bahwa akan dilakukan pertemuan kembali pada, Rabu (6/12) mendatang. 

Selain itu, disepakati juga bahwa aktivitas reklamasi yang dilakukan PT BSI selama 24 jam ini dihentikan hingga adanya hasil kesepakatan saat pertemuan 6 hari kedepan.

"Kami harapkan pihak PT BSI bisa memenuhi pertemuan tanggal 6 nanti agar ada keputusan yang baik bagi kedua belah pihak. Selain itu juga kami dari fraksi PKS akan menyurati fraksi PKS di Komisi IV DPR RI untuk memanggil PT BSI dan BP Batam," tutupnya.