Comscore Tracker

Haji 2020 Batal, WNI yang Nekat Berangkat Akan Disanksi

Pemerintah putuskan tak berangkatkan jemaah haji

Jakarta, IDN Times - Sampai saat ini Arab Saudi belum membuka akses untuk jemaah haji dan umrah dari berbagai negara. Untuk itu  Kementerian Agama (Kemenag) pun membuat keputusan untuk  membatalkan pemberangkatan jemaah haji 2020, Selasa (2/6).

Seharusnya pemerintah sudah harus memberangkatkan kloter 1 jemaah haji pada 26 Juni ini. Namun sampai sekarang belum ada keputusan dari Arab Saudi karena masih mewabahnya pandemik COVID-19.

Untuk itu pemerintah memutuskan membatalkan haji untuk jemaah Indonesia baik di program haji reguler mau pun haji khusus.

Lantas bagaimana jika tetap ada warga yang nekat berangkat haji tanpa jalur pemeritah? Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Oman Fathurahman menjelaskan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Amanat undang-undang menyatakan bahwa jemaah haji mujamalah harus diberangkatkan melalui PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) apabila ini dilanggar ada pasal-pasal sanksi yang tercantum di akhir undang-undang tersebut," ujarnya saat konferensi pers melalui daring, Selasa (2/6).

Selain pidana, juga ada sanksi berupa denda karena dianggap melakukan tindakan ilegal.

"Hal itulah yang menjadi patokan penegak hukum bagi pelanggar-pelanggar haji dalam konteks ini," tuturnya.

Baca Juga: [BREAKING] Pemerintah Pastikan Tak Berangkatkan Jemaah Haji Tahun Ini

Topic:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya