Comscore Tracker

Di Balik Kejanggalan Ekspor Benih Lobster yang Bikin Geger

Edhy: Lebih baik ekspor daripada menyelundup

Makassar, IDN Times – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu dini hari (25/11/2020). Penangkapan Edhy karena kebijakan ekspor benih lobster. 

Setelah dilarang di era Susi Pudjiastuti, Edhy membuka keran ekspor benih lobster sejak Mei 2020. Hal itu dituangkannya dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 yang terbit 5 Mei. Permen itu sekaligus membatalkan larangan penangkapan dan perdagangan baby lobster pada Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016.

Dari laporan majalah Tempo, 4 Juli 2020, terungkap ada kejanggalan dalam kebijakan Menteri Edhy. Bahkan sebulan setelah Permen diterbitkan KKP menetapkan 30 perusahaan sebagai eksportir. Ekspor bahkan sudah dimulai Juni. 

Polemik pun terjadi. “Tidak mungkin ekspor bisa dilakukan hanya sebulan dari keluarnya aturan,” kata seorang pejabat dikutip Tempo. “Namun semua tertekan. Apalagi sebelum kebijakan ekspor ini dibuka ada konsultasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sekretariat Kabinet.”

Lantas ada apa di balik kebijakan tersebut?

1. Pengiriman benur jadi pergunjingan di Kementerian

Di Balik Kejanggalan Ekspor Benih Lobster yang Bikin GegerEdhy Prabowo memegang benur udang windu, bandeng, calon indukan sidat. Instagram.com/edhy.prabowo

Menurut laporan tersebut, ekspor dimulai pada Jumat, 12 Juni 2020. Sedangkan ekspor kedua oleh tiga perusahaan pada 17 Juni 2020 gagal. Dokumen kelengkapan ekspor menuju Ho Chi Minh, Vietnam, belum selesai dimasukkan ke sistem Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, sehingga mereka ketinggalan pesawat.

Menurut pejabat di KKP, dua kali pengiriman benur itu bikin geger di lingkup internal kementerian. Selain itu pejabat Kementerian menyebut pengiriman pertama sebagai skandal sebab diduga tidak dikenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pejabat lain menyebut ekspor itu tidak melibatkan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), yang seharusnya berwenang mengurusi penetapan waktu pengeluaran benih lobster.

“Semuanya diterabas,” kata pejabat itu.

2. Perusahaan klaim sudah mengikuti aturan ekspor benih lobster

Di Balik Kejanggalan Ekspor Benih Lobster yang Bikin GegerKKP melepasliarkan 95.610 benih lobster (Dok. KKP)

Dalam laporan tersebut, dimuat pernyataan PT Royal Samudera Nusantara, salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai eksportir benih lobster. Direktur Operasi perusahaan itu, Ande Irfan Alafhi mengatakan dia bingung karena rencana ekspor pada 17 Juni gagal terealisasi.

Menurut Ande, perusahaannya sudah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk ekspor. Termasuk pembayaran BNBP. Waktu itu pihaknya berencana mengirim 8.025 ekor benur ke Vietnam.

“Masih ikuti aturan lama, bank garansi juga sudah kita buat. Cuma, enggak bisa berangkat,” kata Ande.

Baca Juga: Fakta tentang Edhy Prabowo, Tangan Kanan Prabowo yang Ditangkap KPK

3. Perhitungan nilai penerimaan negara belum jelas

Di Balik Kejanggalan Ekspor Benih Lobster yang Bikin GegerIlustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Laporan yang sama menyinggung soal belum terangnya perhitungan nilai PNBP dari ekspor benur lobster. Sebab Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP di lingkungan KKP masih dibahas bersama lintas kementerian dan Lembaga.

Merujuk pada PP 75/2015, PNBP per seribu ekor benur cuma bernilai Rp250. Jika pada 12 Juni lalu ada 97.500 benur yang diekspor, PNBP yang diterima cuma Rp24 juta lebih. Padahal jika benur sudah menjadi induk, nilai PNBP bisa mencapai Rp97,5 juta.

4. Edhy: Lebih baik ekspor daripada menyelundup

Di Balik Kejanggalan Ekspor Benih Lobster yang Bikin GegerMenteri KKP Edhy Prabowo (Dok. KKP)

Menteri Edhy Prabowo menjawab sejumlah kejanggalan dengan menyatakan bahwa KKP berupaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengeluaran benih lobster. Menurutnya, semua perizinan ekspor sudah dilakukan secara terbuka.

Menurut Edhy, lebih baik membolehkan izin ekspor benur daripada diselundupkan. Dia menyebut ekspor juga mempertimbangkan sisi aturan, keamanan lingkungan, dan keberlangsungan.

“Daripada menyelundup, bukankah lebih baik mereka didata kemudian terkontrol? Yang penting ke depan mereka menuruti aturan. Kalau enggak menuruti aturan, saya cabut,” kata Edhy.

Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Ini 6 Fakta Polemik Ekspor Benih Lobster 

Topic:

  • Doni Hermawan

Berita Terkini Lainnya