Gubernur Edy Minta Tuntaskan Ganti Rugi Lahan Pelabuhan Kuala Tanjung
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengikuti rapat koordinasi tentang pembangunan Pelabuhan Kualatanjung, secara virtual bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu malam (3/2/2021). (Foto Dinas Kominfo Provinsi Sumut : Veri Ardian)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times – Pembebasan lahan masih menjadi polemik dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Masalah ini belum tuntas sejak 2018 lalu.
Permasalahan ini pun kembali dibahas dalam rapat virtual lintas pemangku kebijakan, Rabu (4/2/2021) malam. Dalam rapat itu diikuti oleh PT Pelindo I, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Eric Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BPR/ATR Sofyan A Djalil, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar serta sejumlah pejabat lainnya.
1. Gubernur Edy minta permasalahan lahan segera dituntaskan
(Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi) IDN Times/Prayugo UtomoGubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi dalam kesempatan itu meminta polemik pembebasan lahan bisa dituntaskan. Supaya proyek strategis nasional bisa berjalan dengan baik.
Pad pertengahan 2018, proses ganti rugi lahan untuk pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah dimulai. Namun belum maksimal dilakukan karena warga tidak sepakat dengan nilai yang ditawarka. Kemudian awal 2019, setelah dilakukan mediasi, masih terjadi penolakan masyarakat meskipun PT Pelindo telah melakukan ganti rugi 10 hektare lahan.
“Tahap pertama baru 10 hektare yang terealisasi. Tahap kedua dihentikan karena belum ada kepastian. Ini sudah terkendala sejak tahun 2019. Kita harap ini cepat diselesaika," kata Edy.
Baca Juga: Warga Menolak Disuntik Vaksin? Gubernur Edy: Itu Tidak Etis
2. Ganti rugi lahan akan kembali dilanjutkan, tahun ini ditarget rampung 100 hektare
ANTARANEWS/Juwita Trisna RahayuKini ganti rugi kembali dilakukan, PT Pelindo I membentuk Panitia 9 dan telah memproses pembebasan lahan seluas 50 hektare milik warga. Mereka menargetkan tahun ini pembebasan lahan mencapai 100 hektare.
Ada sekitar 1.128 hektare pengadaan lahan yang direncanakan PT Pelindo I untuk pembangunan keseluruhan Pelabuhan Kualatanjung. Kendala pada pembebasan lahan ini, menurut Edy menghambat pembangunan proyek strategis nasional ini.
“Tanahnya itu cukup luas, jadi bila masalah ini tidak selesai-selesai sejak 2019 tentu akan mengganggu pekerjaan ke depan,” ungkapnya.
3. Menko Luhut minta tidak ada makelar tanah
IDN Times/Hana Adi PerdanaSementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta polemik lahan bisa tuntas. Dia tidak ingin ada makelar-makelar dan masalah lainnya. Karena pembangunan pelabuhan ini erupakan proyek strategis nasional.
“Lahan itu harus ada dan harus clear. Segera harus dituntaskan dan tidak ada mekelar-makelar. Tidak sedikit dana yang dikucurkan untuk pembangunan Pelabuhan Kualatanjung karena ini merupakan proyek strategis nasional,” tegas Luhut.
Luhut juga menyinggung soal pembangunan pelabuhan yang efektif dan efesien baik secara biaya, transportasi, masalah distribusi dan integerasi dengan kawasan ekonomi yang ada di dekatnya. Selain itu, dia juga ingin agar pembangunan proyek ini melibatkan universitas setempat agar memberikan ilmu baru kepada mahasiswa.
“Perhatikan secara teliti, lakukan studi benar-benar agar tidak ada kesalahan dalam pembangunannya. Libatkan kampus, jadi mahasiswa-mahasiswa kita bisa bertambah ilmunya, tahu teknologi-teknologi modern saat ini di bidang pelabuhan,” pungkas Luhut.
Baca Juga: Warga Menolak Divaksin? Gubernur Edy: Ada UU Darurat Kesehatan
